Selasa, 26 Desember 2017
PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK BARU DI KECAMATAN BABAT
Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotan partai politik di kecamatan babat yang sesuai dengan intruksi bawaslu Kab Lamongan dan berpedoman oleh Keputusan KPU nomor/156/KPTS/KPU/tahun 2012 tentang Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik baru dilaksanakan dengan baik pada (27/12). dalam hal ini partai PERINDO adalah salah satu partai baru dengan keanggotaan hanya satu orang di kelurahan Banaran kecamatan babat dengan nama doty Irawan (45), yang beralamat di Jl pasar ayam RT 1 RW 2 kelurahan banaran kecamatan babat ini mengaku sudah satu tahun menjadi anggota partai perindo di DPC PERINDO LAMONGAN,
dalam pengawasan PANWASLU kecamatan babat yang dihadiri oleh Ahsanul Waro dan Muffaqien fauzi selaku komisioner Panwascam bekerja bareng dengan tim verivikasi Faktual dari KPU Kabupaten lamongan sebelumnya menuju kantor Kelurahan Banaran untuk konfirmasi kepada Lurah Banaran, selanjutnya langsung menuju ke lokasi rumah doty irawan tersebut, saat ditanyai memang benar dan mengakui bahwa dirinya benar anggota parpol.
" Saya sudah satu tahun menjadi anggota Partai ini, yang dulu saya sudah pernah mengikuti perkumpulan di lamongan yang alamatnya di Jl.Hos Cokro aminoto kota lamongan". ungkapnya.
dalam melaksanakan Verfak tersebut doty irawan menunjukkan kartu anggota sebagai anggota partai perindo di kecamatan babat dan mengakui bahwa benar menjadi anggota. dalam verfak ini langsung memenuhi syarat untuk menjadi anggota parpol karena sudah menandatangani form yang di sediakan oleh Tim Verfak KPU Kabupaten lamongan dan menyertakan KTA Parpol dan KTP.(red)
Sabtu, 23 Desember 2017
JADWAL PERUBAHAN REKRUTMEN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL) TERBARU
Perubahan jadwal perekrutan pengawas pemilu lapangan(PPL) terbaru diharapkan kepada seluruh penduduk/warha se kecamatan babat untuk memperhatihan sebagai acuan tahapan tersebut sebagai mana dengan datangnya surat dari BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR No. 721/K.JI/TU.00.01/XII/2017 untuk segera diperhatikan.
Kamis, 21 Desember 2017
H. TONI WIJAYA,SH (Ketua PANWASKAB Lamongan) MELAKUKAN SUPERVISI KE PANWASCAM BABAT

sementara itu dalam bebrapa bulan ini diharapkan untuk semua komisioner, staf dan komisariat harus bekerja full time karena dalam pelaksanaan pengawasan untuk pelaksanaan PPDP yang dilakukan oleh tim dari PPS di desa dan kelurahan harus mendapat pengawasan lebih inten, disebabkan agar data pencoklitan besok sesuai dengan data yang sebenar-benarnya tidak hanya diselesaikan diatas meja.
" saya berharap seluruh komisioner harus bekerja lebih ekstra dalam bebrapa minggu ini karena kita mulai melaksanakan agenda pengawasan coklit daftar pemilih, yang nantinya sebagai bahan kita untuk melaksanakan pengawasan. selain itu dalam rangka upaya penyerapan anggaran PILEG & PILPRES dan PILGUB harus segera di selesaikan agar bisa digunakan untuk fasilitas kantor ini". ungkapnya dalam supervisi
selain itu juga beberapa yang disampaikan dalam kaitan melaksanakan tertib administrasi dalam pengawasan harus didukung dengan form pengawasan yang harus di siapkan.
" untuk melaksanakan pengawasan teman-teman harus siap yang namanya form pengawasan yang sudah di kirim oleh kami melalui email maupun yang ada di dalam regulasi perbawaslu sebagai alat kerja pengawasan". tambahnya.
beberapa masukan yang disampaikan diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi panwascam dalam melaksanakan tugasnya.(red)
Rabu, 20 Desember 2017
RAPAT KOORDINASI DENGAN PPK BABAT
Dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, Panwaslu kecamatan babat berupaya untuk selalu berkordinasi dengan beberapa instansi dan lembaga, kali ini dengan sesama penyelenggara yaitu dengan Panitia Pemilu Kecamatan yang notabenya masih dalam lingkaran sesama penyelenggara.
kegiatan Koordinasi dilaksanakan dalam upaya menyamakan misi dalam menjalankan dan mensuksekan Pemilukada Jatim 2018 yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 di berbagai titik di provinsi jawa itmur. diharapkan agar kinerja kepengawasan bisa maksimal beberapa PPK dan komisioner Panwascam hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, seperti yang disampaikan oleh ketua PPK kecamatan babat Basuki Rahmad bahwa sesama Komisioner dan pelaksana harus selalu berkordianasi dan semoga bisa harmonis dalam melaksanakan tugas negara sebai pelaksana pemilihan umum, selain itu diharapkan untuk saling mengingatkan ada semua komisioner dan bawahanya agar tidak ada masalah,
" Kami selaku ketua Panitia Pemilu Kecamatan memohon kepada komisioner Panwaslu Kecamatan Babat untuk selalu berkordinasi dengan kami, seumpama ada anggota kami yang berbelot untuk diluruskan”, dalam sambutanya.
Selain itu dari Ketua Panwascam Babat A. Syaikhoni juga menjelaskan bahwa dalam agenda pelaksanaan PPDP diharapkan untuk sesuai dan terlaksana dengan baik langsung door to door tidak seperti pengalaman yang dulu bahwa banyak yang diselesaikan diatas meja. Sama saja melanggar undang-undang kepemiluan.
“ Kami mengharap kepada Panitia Pelaksana Kecamatan untuk selalu mengawasi tugas PPS di tingkatan desa dalam pembentukan PPDP yang mana harus dilaksanakan sesuai aturan dan undang-undang jangan sampai kegiatan PPDP dilaksanakan diatas meja harus dilaksanakan Door to door agar supaya data yang kami dapat bias singkron dengan data PPK”. ungkapnya
Semoga dengan kordinasi ini bisa menjadikan semangat bagi pelaksanaan pemilihan umum yang sudah didepan mata. ( red)
PROSES PENDAFTARAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
Proses pelaksanaan pendaftaran pengawas pemilu lapangan di sekretariat Bawaslu kecamatan babat berjalan sesuai prosedur pelaksanaan, dari 23 desa dan kelurahan hingga saat ini , Kamis 21/12 sudah mencapai 75 prosen samapi saat ini. proses yang di lakukan melalui sosialisasi ke desa-dan kelurahan mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat, masyarakat mengapresiasi dalam penjaringan pengawas pemilu lapangan di tingkatan desa dan kelurahan, menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan pemilu yang sekarang fokus pada pilgub jawa timur.
proses seleksi akan dilaksanakan usai pendaftaran yaitu tanggal 24 seleksi adaministrasi yang akan dilaksanakan oleh semua komisioner panwascam babat. selain itu dari beberapa pendaftar harus memenuhi syarat yang diusulkan sesuai dengan peraturan Bawaslu RI yang tertera pada undang-undang No. 7 tahun 2017 seperti yang disampaikan ketua panwascam babat, Sahabat A. Syaikhoni dalam penyampaianya'
" Proses seleksi PPL harus sesuai prosedur yang telah di keluarkan oleh Bawaslu RI yang tertera pada undang-undang no 07 tahun 2017' disitu dijelaskan bahwa dalam melaksanakan seleksi penjaringan harus mentaati peraturan yang ada, setelah itu akan saya Plenokan dengan sahabat-sahabat komisioner Panwascam babat". ungkapnya
selain itu dari beberapa nama-nama yang daftar sudah menunjjukan keseriusan dalam mengikuti seleksi dibuktikan dengan kesiapan administrasi yang diserahkan oleh staf panwascam kecamatan babat. (red.)
Jumat, 15 Desember 2017
PERSYARATAN CALON PPL
Lampiran II
PERSYARATAN CALON PPL
1.
Surat
pendaftaran yang ditujukan
kepada Panwas Kecamatan (sebagaimana Lampiran III);
2.
Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
3.
Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)
lembar;
4.
Foto copy ijazah pendidikan terakhir SLTA yang
disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5.
Daftar Riwayat Hidup (sebagaimana Lampiran IV);
6.
SKCK dari Polsek setempat dan Surat Keterangan Sehat
Jasmani dan Rohani dari Puskesmas setempat;
7.
Usia minimal 25 tahun saat mendaftarkan diri;
8.
Surat pernyataan bermateri Rp 6.000 (sebagaimana Lampiran V) yang
memuat:
a.
Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita
proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
b.
Tidak pernah menjadi anggota/pengurus partai politik;
c.
Tidak lagi menjadi anggota/pengurus partai politik
dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai
politik;
d.
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
e.
Bersedia bekerja penuh waktu;
f.
Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan
di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama
masa keanggotaan apabila terpilih; dan
g.
Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama
penyelenggara pemilu.
Langganan:
Postingan (Atom)




